Dalam rangkaian agenda pertemuan tingkat Menteri antara 14 negara mitra yang telah tergabung dengan IPEF tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekononomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan sejumlah pertemuan bilateral untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan penyelesaian berbagai isu penting dalam kerja sama IPEF.
”IPEF merupakan respons atas kondisi saat ini, dimana seluruh negara harus bekerja bersama menciptakan keseimbangan, kemakmuran, dan kesejahteraan serta pengembangan keadilan di kawasan Indo Pasifik,” ujar Menko Airlangga.
Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF tersebut telah berhasil menyelesaikan berbagai isu penting dan strategis seperti isu supply chain, trade facilitation, energy transition, dan critical minerals. Sebagai bentuk kerjasama baru, IPEF juga berupaya mengusung isu-isu yang terkait dengan clean economy untuk ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Ambassador Katherine Tai dari United States Trade of Representatives dan Gina M. Raimondo dari U.S. Secretary of Commerce yang turut hadir dan memimpin pertemuan IPEF tersebut, mengapresiasi peran besar Menko Airlangga dalam penyelesaian berbagai Pilar IPEF dan juga atas usulan Menko Airlangga terkait dengan critical minerals dalam penyelesaian Pilar I IPEF.
“Indonesia siap ikut serta dalam pembahasan critical minerals sebagai salah satu prioritas pembahasan dalam Pilar I IPEF,” tegas Menko Airlangga.
Setelah berakhirnya agenda IPEF Ministerial Conference tersebut, Menko Airlangga kembali meneruskan rangkaian agenda kerja untuk menyelenggarakan joint mission di Uni Eropa bersama Deputi (Timbalan) Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Sri Fadillah Yusof untuk menyuarakan concern kedua negara terhadap kebijakan regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dinilai diskriminatif dan akan berdampak negatif pada akses pasar sejumlah komoditas, terutama kelapa sawit.
Bertolak dari New York, Amerika Serikat, Menko Airlangga pada tanggal 30-31 Mei 2023 akan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait, terutama komisioner dan Parlemen Uni Eropa, serta pihak swasta, organisasi internasional dan NGO di Eropa guna menyelesaikan permasalahan terkait kelapa sawit Indonesia.
Kegiatan joint mission tersebut akan membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh agar ketentuan tersebut tidak akan membebani dan memberikan dampak negatif terutama kepada para pelaku petani kecil (smallholders) kelapa sawit dan komoditas lainnya yang berdampak atas ketentuan EUDR tersebut.
“Kami ingin menekankan bahwa EUDR membebani petani kecil, karena mereka harus mematuhi prosedur administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan regulasi tersebut,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam agenda kerja selama 2 hari penuh di Brussels tersebut, Menko Airlangga dan Deputi (Timbalan) Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Fadillah akan melakukan sejumlah pertemuan yakni dengan High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell-Fontelles, Commissioner for the Environment, Oceans, and Fisheries Virginijus Sinkevičius, Executive Vice President (EVP) European Green Deal and Commissioner for Climate Action Policy Frans Timmermans, Vice President of the European Parliament MEP Heidi Hautala, Chair of International Trade/INTA Committee MEP Bernd Lange, serta CSOs and European Alliances dan perwakilan sejumlah pengusaha industri kelapa sawit Uni Eropa.